01

University of Bimringham

Cukup lama tidak bertemu dan ngobrol bersama Bli Wira Kusuma, hanya sering mengomentari atau me-like status Facebook beliau dan Istrinya Nanda. Dan pagi ini kami ingin nongkrong dan ngopi di kampus University of Birmingham. Sudah setengah dua belas lebih tetapi tetap dingin, di luar sana snow flakes lagi melayang-layang dan jatuh ke atas rumput. Pagi ini kami di lantai dua Costa Coffer bar, hanya beberapa langkah ke geduang Aston Webb, kami menikmati kopi, memandang ke halaman universitas, ke old Joe tower sambil becerita ringan dan tertawa. Saya selalu beruntung bertemu dengan orang-orang Bali yang hebat-hebat, dan mereka selalu ramah, murah senyum kepada siapa saja. Begitu juga dengan sosok yang satu ini selalu terlihat ramah, murah senyum dan selalu enak ngobrol bersamanya, dia adalah mahasiswa P.hD, yang beberapa saat lagi akan maju viva exam.

Obrolan kami ini ngalor-ngidul dan tidak ada kaitannya dengan latar belakang kami, obrolan kami ringan dan santai, sambil memaksa menikmati aroma kopi yang melayang bersama dinginnya udara pagi. Ahhhh….., tapi tidak hanya kami, ada begitu banyak juga orang di sini yang harus menikam lidah mereka ke dalam cangkir kopi yang telah dingin karena dinginnya udara siang ini. Dari luapan aroma kopi siang ini, ada hal yang menarik dari obrolan sembarangn kami siang ini yang ingin saya masukan kedalam blog ini.

Sempat kami tersangkut pada isu tentang dualisme sistim manajerial pendidikan negeri kita, antara sekolah dan universitas di bawah Depratemen Pendidikan Nasional dan sekolah dan universitas yang dikendalikan oleh Departemen Agama. Hal menarik lainya adalah bahwa mungkin Departemen Agama sebaiknya dibubarkan saja. Ah,….. tapi hal yang kedua ini nanti akan saya panjangkan ceritannya tersendiri pada bagian lain. Kali ini, saya hanya ingin mempertajam ide liar yang tersangkut di lidah kami yaitu masalah dualisme sistim pendidikan di negara kita.

Hal yang menarik, jika hari ini kita melihat apa perbedaan antara universitas-universitas yang bernaung di bawah Depratemen Pendidikan Nasional dan Universitas-Universitas yang berada dibawah kontrol Departemen Agama. Perbedaan yang paling mendasar adalah karena universitas-universitas yang dikendalikan oleh Departeman Agama memiliki ciri khas khusus yaitu bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan disiplin ilmu keagamaan. Tetapi saat ini, UIN tidak lagi sebatas itu, UIN bahkan telah membuka program studi, bahkan fakultas di luar dari disiplin keagaamaan. Pertanyaanya adalah apakah program-program studi tersebut memiliki ciri khas tersendiri dari program-program studi yang ada di univertas lain dibawah Departemen Pendidikan Nasional? Misalkan saja, Program Studi Psikologi Islam, Program Studi Bahasa Inggris Islam, Program Studi Hukum Islam, atau mungkin Fakultas Kedokteran Islam. Jika memang demikian dimana perbedaannya dan Jika tidak ada perbedaan maka universitas-universitas yang ada dibawah Departemen Agama, sebaiknya disatukan saja sistem pengaturannya oleh Departmen Pendidikan Nasional, mungkin akan lebih baik dalam sistem financing and monitoring. Di sisi yang lain, apakah ada larangan bagi universitas-universitas dibawah kendali Departemen Pendidikan Nasional untuk membuka atau mendirikan program studi bernuansa keagmaan? Misalkan saja Univeritas Indonesia membuka Program Studi Hukum Islam, atau program Studi Tafsir Hadis, atau lainya? Jika tidak ada larangan maka bukanlah sebuah masalah, dan untuk apa memiliki dua sistim pengendalian pendidikan di negera ini. Saya tidak ingin berbicara soal kualitas sebab masing-masing orang punya penilaian sendiri-sendiri, tetapi dikotomi itu tetap ada antara dua aliran pendidikan di Indonesia ini. Jauh ke belakang, saya tidak tahu apa alasan yang melatar belakangi kenapa sekolah-sekolah dengan platform keagamaan itu harus diatur oleh Departemen Agama dan bukan Departemen Pendidikan Nasional, apakah karena alasan politik, atau lainnya, butuh penjelasan lebih jauh. Tetapi bukankah lebih baik jika hanya ada satu sistem pendidikan nasional yang mengatur pendidikan di negara ini agar tidak terjadi pemborosan anggaran karena harus berbagi anggaran belanja pendidikan antara kedua dua departemen.