People & Culture

Kedaulatan Rakyat Ditangan Penyelenggara Pemilu

Membangun budaya demokrasi yang baik tentu menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, individual maupun institusional. Individual dan institusional penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) adalah dua hal yang selalu saling mempengaruhi dalam penyelenggaran pesta demokrasi. Jika Institusi penyelenggara Pemilu dapat menciptakan sistem kerja yang baik, maka  akan mempengaruhi kenerja dan integritas manusia/individu yang bekerja dalam sistem itu.  Sebaliknya, jika sebuah sistem penyelenggaran pemilihan umum yang buruk , akan mempengaruhi kinerja dan integritas manusia atau indvidu-individu yang menjalankan sistem itu. Individu yang penuh integitas bisa runtuh ketika  sistem yang dijalankan tidak mendukung, sebaliknya sistem yang baik namun dijalankan oleh manusia yang tidak berintegritas juga akan roboh. Oleh sebab itu, individual maupun institusional penyelenggara Pemilihan Umum haruslah miliki integritas yang tinggi, agar proses demokrasi juga berwibawa, berintegritas tinggi, sehingga dapat diterima oleh rakyat.

Dalam konteks itu, jika berkaca pada proses penyelenggaraan pesta demokrasi yang dijalankan oleh lembaga-lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga-lembaga penyelengara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) selalu tersusupi oleh kepentingan-kepentingan para penguasa. Kepala daerah seperti gubernur, bupati dan para anggota legisilatif, selalu memiliki hitung-hitungan matang jika mereka telah berniat untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Jika mereka ingin memenangkan pertarungan pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif, maka mereka harus menginvestasikan apa yang mereka miliki, tidak hanya berkaitan dengan gagasan politik dan modal finansial, tapi juga mereka harus bisa menyiapkan sistem yang dapat mendukung mereka dalam memenangkan kontestasi pada Pemilihan Umum.

Sistem yang dapat membantu kemenangan mereka secara langsung adalah sistem kerja pada institusi-institusi penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawa Pemilihan Umum (BAWASLU).  Oleh sebab itu, proses seleksi para komisioner lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu itu, selalu menjadi rebutan para penguasa dan elit politik, yang memiliki kepentingan terhadap Pemilihan Umum.  Sehingga Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum selalu menjadi tempat penitipan orang-orang kepecayaan para elit politik dan penguasa. Mereka dititipkan di situ  untuk membantu memenangkan kepentingan mereka para elit politik dan penguasa. Mereka akan melakukan itu dengan cara apapun, dan berapapun yang harus dibayar agar orang-orang kepercayaan merekalah duduk dan  memegang kendali institusi-institusi penyelenggara Pemilihan Umum, di provinsi maupun di kabupaten/kota madya.

Jauh sebelumnya, mereka juga telah bertarung untuk menempatkan orang-orang terbaik mereka sebagai tim seleksi anggota komisioner lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu. Jika dalam kondisi tertentu, mereka tidak dapat menempatkan orang-orang kepercayaan mereka pada tim seleksi, maka mereka akan mencari setiap anggota tim seleksi untuk menawarkan kepentingan-kepentingan mereka dengan imbalan yang bukan sedikit. Proses tawar –menawar kepentingan  dan imbalan itu bisa terjadi alot jika terdapat banyak kepentingan tawaran imbalan, sekaligus tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan kepada tim seleksi anggota komisioner institusi-institusi penyelenggara Pemilihan Umum.

Meskipun demikian,  semua  tawaran itu akan bergantung pada sistem dan orang-orang yang akan menjalankan sistem itu, ketika mereka dihadapkan pada pilihan apakah menerima tawaran itu atau menolaknya. Jika sistem yang terbangun sangat baik serta didukung dengan integritas penyelenggara yang tinggi, maka kemungkinan  untuk menerima tawaran-tawaran itu bisa diminimalisir. Namun, Jika bercermin pada sistem yang ada pada lembaga-lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, maka, terdapat peluang besar, bahkan sistem yang ada terkesan menganjurkan proses tawar-menawar kepentingan itu harus dilakukan, agar kegiatan seleksi anggota komisioner lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dapat terselesaikan.

Di Papua misalnya,  setiap tim seleksi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tidak didukung dengan dana yang cukup sehingga memaksa setiap tim seleksi berusaha menjalankan tugas mereka dengan susah payah, mereka bahkan harus menangunggu biaya harian mereka dengan uang pribadi mereka (penginapan, makan dan transportasi). Satu tim seleksi yang akan melakukan proses seleksi anggota Bawaslu Kabupaten hanya dibiayai sebesar 16.000.000 rupiah, yang meliputi biaya sekretaria, publikasi, rapat-rapat dan lain sebagainya. Mereka juga diberi biaya perjalanan  untuk lima orang, dimana satu kali perjalanan, satu orang akan dibelikan  tiket pesawat serta uang harian 1.900.000 yang meliputi, biaya penginapan, makan dan transportasi lokal.  Jumlah itu sungguh sangat menyiksa dan tidak dapat mengakomodir seluruh aktifitas tim seleksi, apalagi para tim seleksi yang melakukan seleksi lebih dari tiga sampai empat kabupaten, yang jaraknya terpisah jauh dan memerlukan perjalanan dengan pesawat. Sehingga, tidak heran jika  untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang mereka jalani, banyak dari mereka yang harus meminta bantuan kepada bupati atau pemerintah daerah setempat  untuk mendukung tugas-tugas mereka.

Tentunya, buapati juga memiliki tanggung jawab dalam mensukseskan proses seleksi calan anggota bawaslu, namun membantu bantuan finansial kepada sangat baik pada satu sisi, namun pada sisi yang lain, bantuan bupati tersebut dapat mempengaruhi integritas setiap anggota tim seleksi anggota Bawaslu, bahkan bupati dapat dengan leluasa menawarkan barteran kepentingan pada  tim seleksi, sehingga dipastikan bahwa proses penyelenggaran Pemilihan Umum, yang bermartabat  akan sangat jauh dari cita-cita. Sebab hanya penguasa dan pemodal yang memiliki kedaluatan dalam pesta demokrasi di Indonesia, sedangkan rakyat hanya pelipur lara.